RI Kembali Masuk Priority Watch List : Ada masalah serius di Kekayaan Intelektual

JAKARTA: Pada 30 April 2026, United States Trade Representative (USTR) merilis laporan tahunan Special 301 Report, yaitu evaluasi global terhadap perlindungan dan penegakan Kekayaan Intelektual di lebih dari 100 negara mitra dagang Amerika Serikat.

Menurut siaran pers USTR, dalam laporan terbaru ini, Indonesia kembali masuk dalam kategori Priority Watch List (PWL) bersama Chile, China, India, Rusia, dan Venezuela. Berarti Indonesia sudah lebih dari satu dekade (±14 tahun) konsisten berada di daftar PWL, yang mana ini merupakan sinyal bahwa persoalan Kekayaan Intelektual di Indonesia dianggap belum terselesaikan secara struktural.

Dalam mekanisme Special 301, terdapat beberapa kategori utama yang menjadi tolak ukur penilaian, antara lain: Priority Foreign Country (PFC), paling serius, bisa berujung sanksi dagang, sedangkan Priority Watch List (PWL) masalah serius dan mendapat tekanan tinggi dari pemerintah AS. Negara yang masuk kelompok ini dinilai oleh USTR memiliki masalah signifikan dalam perlindungan dan penegakan Kekayaan Intelektual.

Masalah yang sering disorot dalam laporan sebelumnya (dan cenderung berulang) antara lain masalah pembajakan dan barang palsu. Indonesia dinilai oleh USTR masih memiliki tingkat pembajakan digital (film, musik, software), peredaran barang palsu (counterfeit) yang tinggi, termasuk yang saat ini bergeser ke platform online. 

Selain itu masalah lain yang disorot adalah penegakan hukum yang sampai dengan saat ini masih belum efektif. Masalah utamanya bukan pada regulasi, akan tetapi pada lemahnya penegakan hukum, perlindungan hukum tidak konsisten dan efek jera. Artinya, hukum ada, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, masalah pengawasan perbatasan juga disorot. Barang palsu masih mudah masuk dan keluar sulit dideteksi di pelabuhan dan e-commerce.

Apakah Ini berarti Indonesia semakin mundur dalam bidang Kekayaan Intelektual? Jawaban jujurnya tidak hitam-putih, namun masih ada masalah serius yang belum selesai. 

Penilaian oleh USTR mencerminkan kepentingan ekonomi dan industri AS. Apa dampaknya Priority Watch List bagi Indonesia? AS dapat memberikan tekanan melalui negosiasi bilateral yang akan mengaitkan isu Kekayaan Intelektual dengan akses pasar. Selain itu, persepsi Investor global bisa melihat risiko pembajakan di Indonesia masih  tinggi, dan lemahnya terhadap perlindungan inovasi. 

Dengan demikian, kembalinya Indonesia sebagai bagian dari Priority Watch List USTR 2026 bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sinyal bahwa masalah Kekayaan Intelektual di Indonesia masih dianggap serius dan belum ditanggulangi secara maksimal. (FBK/BDP-su)